Ambon - Dinas Pendidikan Kota Ambon didesak untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Tim Penanggulangan Pengungsi guna mencari solusi bagi pengungsi yang sampai kini masih menempati sejumlah gedung sekolah di Kota Ambon.
“Saya sarankan kepada Kadis Pendidikan agar segera koordinasi dengan posko dan Dinas Sosial untuk segera ambil langkah untuk mencari tempat yang layak bagi pengungsi yang masih menempati sejumlah sekolah,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Ambon Alambarcis Pelupessy kepada wartawan di Baileo Rakyat Belakang Soya, Sabtu (24/9).
Menurutnya, instalasi pemerintah yang ditempati pengungsi tak terlalu banyak, sehingga Pemkot Ambon sudah harus mencari solusi untuk mendapatkan tempat yang baru dan layak dihuni.
Dikatakan, dengan pengungsi yang masih menempati sejumlah gedung sekolah, tentu saja menyulitkan pihak sekolah untuk menjalankan proses belajar-mengajar.
Sebelumnya diberitakan empat gedung sekolah dasar (SD) di Kota Ambon hingga saat ini masih ditempati pengungsi, sehingga aktivitas belajar mengajar belum berjalan.
Keempat SD yang belum melakukan aktivitas belajar mengajar adalah SD Negeri 19, SD Negeri 30, SD Negeri 68 dan SD Negeri 69 yang berada di Kelurahan Silale Kecamatan Sirimau. “Gedung sekolah itu masih ditempati oleh pengungsi Waringin dan Tanah Lapang Kecil (Talake),” jelas Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Benny Kainama kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (23/9).
Sementara empat SD lainnya yang awalnya ditempati pengungsi yakni SD Negeri 7, SD Negeri 9, SD Negeri 71 dan SD Negeri 78 Ambon sudah dikosongkan.
Kainama mengatakan, Senin (26/9), aktivitas belajar mengajar di SD Negeri 19, SD Negeri 30, SD Negeri 68 dan SD Negeri 69 sudah harus berjalan. Karena itu, pihaknya telah memanggil keempat kepala sekolah tersebut untuk mencari solusi.
Ia berharap agar pemerintah dapat segera merelokasi para pengungsi yang masih menempati gedung sekolah, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. “Kalaupun pengungsi yang menempati gedung sekolah belum direlokasi, kita akan cari alternatif lain agar aktivitas belajar mengajar dapat dialihkan ke tempat yang representatif,” tandas Kainama. (S-34)
Selasa, 27 September 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar